Beranda Hukrim Hakim Putus Bersalah Penjual Miras Tangkapan Ditnarkoba Polda Pabar, Praktisi : Kok...

Hakim Putus Bersalah Penjual Miras Tangkapan Ditnarkoba Polda Pabar, Praktisi : Kok Bisa ?

57
0

Ringpapua.net — Hakim Pengadilan Negeri (PN) Manokwari memvovis Nicholas Setiawan, penjual miras di Manokwari dengan denda 20 Juta subsidair 4 bulan. Vonis hakim PN Manokwari dalam sidang yang digelar Jumat kemarin itu, berdasar Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Miras.

Praktisi Hukum di Manokwari, Rustam SH menilai ada yang mengganjal dalam putusan tersebut. Pasalnya, sepengetahuan dia, NS ditangkap oleh anggota Direktorat Narkoba Polda Papua Barat dengan nomor LP 22 Juni 2022.

Selanjutnya, dia (NS) dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 30 Juni 2022 dan langsung menjalani persidangan hingga mendapat vonis di hari yang sama.

“Perkara ini Tindak Pidana Ringan (Tipiring) atas Peraturan Daerah (Perda). Tanggal terbitnya LP hingga ke persidangan sudah lewat waktu dan jelas LP nya kadaluarsa,” ungkapnya.

Dijelaskan Rustam, Tipiring mengatur waktu penyidikan hanya tiga (3) hari saja setelah dilakukan penangkapan hingga dibawa ke persidangan. Selain itu, tidak ada Format panggilan seperti yang terjadi dalam kasus NS.

“Ini Tipiring Perda, bukan Tipiring dalam KUHP yang proses sidiknya seperti pidana pada umumnya. Lalu Bagaimana bisa sudah 7 hari baru dibawa ke Pengadilan untuk disidangkan,” bebernya.

Selain durasi waktu penyidikan yang sudah lewat, penyidik yang menangani perkara pun turut dipertanyakan. Sebab, Tipiring Perda kata dia adalah tugas dan kewenangan Direktorat Samapta, bukan Direktorat Narkoba.

“Juknis sudah jelas, dalam pasal 2 PERKABAHARKAM POLRI NO.6 Tahun 2011, menyatakan yang memiliki Kewenangan Tipiring adalah Samapta, karena tupoksi Samapta adalah Turjawali, TPTKP dan Tipiring,” bebernya.

Lebih lanjut kata dia, terdapat dua jenis Tipiring, yakni Tipiring yang diatur dalam KUHP yakni setiap tindak pidana dengan ancaman hukuman 3 bulan dan denda Rp.7500, serta Tipiring di luar KUHP seperti Perda.

“Yang terjadi saat ini adalah Tipiring diluar KUHP yakni Perda. Otomatis protapnya beda dan kewenangan yang menangani adalah Samapta. Karena fungsi Direktorat Narkoba adalah Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, psykotropika dan obat obat terlarang,” jelasnya.

Lantas Rustam ikut mempertanyakan Panitra dalam persidangan tersebut. Pasalnya, Panitra dia nilai tidak jeli melihat berkas perkara yang dilimpahkan Polda Papua Barat.

Padahal, Pada Jumat pekan lalu, Hakim PN Manokwari Carolina D.Y. Awi SH MH telah memvonis bersalah dua penjual miras di Manokwari yang ditangkap jajaran Direktorat Samapta Polda Papua Barat.

Terdakwa pertama, Syamsu Bahri divonis 5 bulan kurungan denda 5 juta sedangkan terdakwa Sewistakaria divonis 3 bulan kurungan denda 2 juta.

“Vonis hakim ini yang tepat, karena yang melakukan penangkapan adalah Samapta. Vonis ini juga yang seharusnya menjadi Yurisprudensi tentang siapa yang mempunyai Kewenangn penegakan Tipiring berdasar Perda dalam institusi Polri,” terangnya.

“Panitera harusnya melihat berkas perkara dengan mendetail, karena kewenangan Tipiring Perda ada pada Direktorat Samapta,” tambahnya.

Sementara itu, Panitera dalam persidangan ini, Yoga Dwi Marta tidak menjawab konfirmasi media ini via ponselnya Sabtu malam kemarin.

(DTM)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here