Beranda Daerah Raperdasus Tambang Rakyat Disahkan, George Dedaida : Tidak Boleh Gunakan Eksavator

Raperdasus Tambang Rakyat Disahkan, George Dedaida : Tidak Boleh Gunakan Eksavator

147
0

Ringpapua.net — Raperdasus tambang rakyat bersama 7 Raperdasus lain dan 13 Raperdasi akhirnya disahkan DPR Papua Barat dalam rapat pleno masa sidang ke II pada Senin (18/7) malam kemarin.

Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, George Karel Dedaida, S.Hut., M.Si menyebut, Perdasus tambang rakyat akan menjadi pegangan penting untuk pengelolaan tambang Emas di Papua Barat.

Dia menyebut, ada tiga hal yang dilarang dalam pertambangan rakyat sebagaimana yang telah diatur dalam Perdasus itu.

“Tidak boleh menggunakan bahan kimia, merkuri dan tentunya alat berat (eksavator). Larangan itu supaya pengelolaan tambang benar benar dilakukan secara tradisional,” ujarnya.

Kata dia, Perdasus Pertambangan Rakyat, menjadi produk hukum hasil kolaborasi eksekutif dan legislatif. Didalamnya mengatur hal hal yang berkenan dengan tambang dimana porsinya lebih kepada masyarakat dan pemilik Ulayat.

“Papua Barat sebagai Provinsi konservasi adalah salah satu pertimbangan penting dalam hal pengelolaan tambang,” terangnya.

Menurutnya, Perdasus itu juga mengatur bahwa lahan milik masyarakat adat berbentuk izin-pakai, bukan sebagai tambang industri besar yang bisa mengancam hutan dan isinya.

“Ada kaidah lingkungan, mutu air dan mutu lingkungan sangat penting dalam yang perlu dijaga. Jangan sampai tambang yang besar kemudian merusak lingkungan. Batas pengelolaannya kuga diatur,” ucap dia lagi

Sebelumnya pemilik Ulayat tambang emas Masni Manokwari berharap pemerintah segera menerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR). Harapan ini disambut Pemkab Manokwari dengan membentuk tim 25 Juni 2022. Namun sampai saat ini, pemlik hak ulayat masih mempertanyakan janji pembentukan tim koordinasi pengurusan IPR itu yang menurut mereka hingga kini belum dibentuk.

Berikut Raperdasus dan Raperdasi yang disahkan DPR Papua Barat :

8 Raperdasus :

1. Keanggotaan dan jumlah anggota, tugas dan kewenangan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Majelis Rakyat Papua.
2. Pembentukan organisasi dan tata kerja pemerintahan distrik.
3. Orang Asli Papua (OAP).
4. Perguruan Tinggi Swasta.
5. Pertambangan Rakyat.
6. Pasal 7 PP 107/ 2021 tentang Dana Abadi.
7. Pembangunan dan pemberdayaan perempuan asli Papua dalam bidang ekonomi kreatif.

13 Raperdasi :

1. Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Pengelolaan keuangan daerah.
3. Tata cara rekruitmen politik.
4. Penyelengaraan pendidikan di Provinsi Papua Barat.
5. Pengangkatan P3K menjadi PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat.
6. Pembentukan dan susunan perangkat daerah.
7. Pasal 61 ayat (4) tentang penempatan penduduk dalam rangka Transmigrasi Nasional.
8. Rencana induk pembangunan perindustrian Provinsi Papua Barat tahun 2022-2042.
9. Pasal 60 ayat (2) tentang peningkatan, perencanaan dan pelaksanaan program gizi penduduk bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat.
10. Penghapusan kekerasan terhadap Perempuan.
11. Pasal 48 ayat (3) tentang pelaksanaan tugas dan pembiayaan kepolisian daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.
12. Pasal 57 ayat (4) tentang perlindungan, pembinaan dan pengembangan kebudayaan orang papua.
13. Pasal 35 ayat (6) tentang pelaksanaan bantuan dan pinjaman luar negeri.

(DTM)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here