Beranda Hukrim Hakim Putus Penyitaan Kayu PT.KCK-UD.AS dan Penetapan Tersangka Oleh Gakkum KLH Maluku-Papua...

Hakim Putus Penyitaan Kayu PT.KCK-UD.AS dan Penetapan Tersangka Oleh Gakkum KLH Maluku-Papua Tidak Sah

155
0

Ringpapua.net — Hakim pengadilan Negeri Manokwari memutus penyitaan kayu milik PT Kharisma Chandra Kencana (PT. KCK) dan UD. Anugrah Setia oleh Gakkum KLH Papua Maluku adalah tidak sah. Penetapan tersangka oleh kedua pemilik perusahaan itu juga dinyatakan tidak sah.

“Hakim telah memutus gugatan Prapradilan Selasa kemarin dan kami menang gugatan itu,” ujar Rustam SH.,CPCLE selaku pemegang kuasa dari PT KCK dan UD Anugrah dalam keterangan pers, Rabu (20/7) tadi.

Dikatakan Rustam, Selain penyitaan dan penetapan tersangka yang dinyatakan tidak sah, surat perintah penangkapan kepada kliennya juga dinyatakan tidak sah. Dari semua materi gugatan, kata dia, hanya satu gugatan saja yang tidak dikabulkan hakim PN Manokwari.

“Gugatan kami terkait kompensasi kepada pemohon, tidak dikabulkan hakim. Tapi, sisanya dikabulkan,” terangnya.

Dikatakam Rustam, ada ketidak pahaman penanganan penyidikan terkait bahan baku kayu bulat pada industri Primer maupun kayu gergajian yang bersumber dari stok IPHHK (Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu) milik masyarakat adat pemilik hak ulayat yang dijual ke Stand Kayu dan kemudian dilanjutkan ke UD Anugerah Setia yang memiliki izin usaha perdagangan.

“Kami harap kedepan, GAKUM KLH bisa lebih memahami kaitan izin penebangan khususnya izin lain yang sah yaitu IPHHK yang merupakan izin usaha yang diperuntukan untuk masyarakat petuanan / masyarakat pemilik hak ulayat,” pesannya.

Diberitakan sebelumnya, Kantor Pengacara Rustam SH menggugat Prapradilan Gakum KLH Maluku-Papua atas penyitaan kayu olahan hasil produksi dari PT. Kharisma Chandra Kencana (PT.KCK) dan kayu olahan milik UD. Anugrah Setia (UD.AS) serta penetapan tersangka dan penangkapan dua kliennya itu.

Dua kliennya, kata Rustam berinisial D dan S ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 23 Juni 2022. Padahal surat panggilan permintaan keterangan sebagai saksi yang dilayangkan kepada kedua kliennya itu per tanggal 24 Juni 2022

Kemudian lanjut Rustam, PT.KCK adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha kehutanan industri primer dengan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan SK Gubernur Papua Barat nomor : 183 tahun 2008, tanggal 21 Oktober 2008.

Bahan baku industri berupa kayu bulat/log yang diolah PT.KCK berasal dari PT.Mutiara Alas Khatulistiwa (MAK), beserta Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang lokasinya di Desa Potowai Buru, Distrik Mimika Barat Jauh, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Barat.

“Kami memiliki bukti dokumen surat bahwa kayu tersebut berasal dari PT MAK berdasarkan surat perjanjian jual-beli kayu bulat antara HPH/IUPHHK PT MAK dan IUPHHK PT.KCK,” terangnya.

Lebih lanjut kata Rustam, bukti lainnya yang juga dimiliki adalah bukti formulir multi pembayaran dari Bank, serta bukti dokumen pengangkutan yang sudah dilunasi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

“Bukti bukti ini menunjukan bahwa kayu bulat yang dijadikan kayu industri adalah kayu log legal, bukan atas hasil pembalakan liar,” tuturnya.

Bukti bukti itu kata Rustam, rupanya tidak menjadi pedoman PPNS pada Gakkum KLHK. Pasalnya, semua kayu olahan hasil industri baik yang ada di Pabrik Industri di Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 61.972 keping atau volume : 252.3441 M3 maupun yang berada di Surabaya, sebanyak 63.634 keping atau volume : 365.3568 M3, telah disita dengan alasan, sebagian hasil olahan itu merupakan hasil pembalakan liar atau penebangan tanpa ijin.

“Harusnya penyidik profesional. Jika menduga sebagian, maka dibuktikan dan dipisahkan, mana yang legal dan mana yang ilegal, bukan disita secara keseluruhan,” tuturnya.

Selain itu, Penyidik lanjut Rustam telah melakukan penyitaan terhadap kayu olahan yang ada di Pabrik di Teluk Bintuni. Pemasangan Policeline dilakukan sejak sebulan lalu dengan menerbitkan Surat Tanda Penerimaan (STP) dan Berita acara penitipan barang bukti.

“Padahal, tidak ada penetapan penyitaan barang bukti yang diajukan dan dikeluarkan Pengadilan, sedangkan KUHAP telah mengatur jelas hal ini,” bebernya.

Penyitaan yang menyalahi prosedur juga terjadi terhadap barang bukti kayu hasil olahan milik UD.AS. Padahal kata Rustam, UD.AS bertindak sebagai pembeli kayu dari stand kayu yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni yang notabene telah memiliki ijin usaha dari pemerintah setempat.

Kayu yang telah dibeli dengan total 11.833 keping atau volume : 27,6195 M3 telah disita oleh PPNS Gakum KLH Maluku-Papua di Manokwari dengan memasang police line sejak tanggal 26 Mei 2022.

Faktanya sambung Rustam, sampai prapradilan diajukan dan kemudian menang, penyitaan itu tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Penerimaan, tidak ada Surat Perintah Penyitaan dan tanpa adanya Berita Acara Penyitaan Barang Bukti.

“Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 129 Ayat (1) dan (2) KUHAP dan juga Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6/2010 tentang manajemen penyidikan oleh PPNS,” tandasnya.

(DTM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here