Beranda Daerah Berkas Tipikor Lengkap, Eks Kadis Pendidikan Kota Sorong Siap di Bawa ke...

Berkas Tipikor Lengkap, Eks Kadis Pendidikan Kota Sorong Siap di Bawa ke ‘Meja Hijau’

450
0

Ringpapua.net — Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sorong menyatakan berkas perkara dugaan korupsi belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi jasa penunjang pendidikan bagi PNS dan Non PNS/ Honorer pada Dinas Pendidikan Kota Sorong tahun anggaran 2019 telah lengkap atau P-21.

Kajari Sorong, Erwin P H Saragih, SH.,MH kepada media ini, memastikan bahwa eks Kadis Pendidikan tahun 2019 berinisial PK selaku tersangka dalam kasus ini bersama tersangka AP selaku bendahara pengeluaran segera menghadap meja hijau alias dilimpahkan ke Pengadilan untuk di Sidangkan.

“Kedua tersangka kitq harap segera dilimpahkan agar awal Agustus mendatang sudah bisa di Sidangkan,” ungkapnya, Minggu (31/7).

Singgung soal kemungkinan tersangka lain dalam kasus ini, mantan Kajari Biak Numfor itu mengaku akan membuka terang kasus ini agar tidak berhenti hanya di dua tersangka.

“Ini penyidikan awal dari Polres. Tapi, semua akan terbuka di fakta persidangan nanti, jadi bisa kita lakukan pengembangan,” terangnya.

// Kronologi Kasus //

Diterangkam Erwin, pembayaran atas jasa penunjang pendidikan bagi PNS dan non PNS pada Dinas Pendidikan Kota Sorong tahun 2019 berasal dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) nomor : 1.01.-01-01-00-00-5-1.

Pada dokumem itu, terdapat tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi / jasa penunjang pendidikan (Otsuka) sebesar Rp. 11.662.800.000, dengan rincian Jasa Penunjang Pendidikan PNS sebesar Rp. 2.680.000.000, dan jasa penunjang pendidikan Non PNS sebesar Rp. 8.982.000.000,-

Lanjut Erwin pada tanggal 10 Desember 2019, tersangka PK menandatangani surat pernyataan tanggung jawab berupa kelengkapan dokumen belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi jasa penunjang PNS dan Non PNS/Honorer tahun 2019 senilai Rp.11.662.800.000,-.

Kemudian, pada 20 Desember 2019 tersangka AP melakukan penarikan uang sebanyak 2 kali senilai Rp. 11.689.477.500,- berdasarkan rekening giro Dinas Pendidikan Kota Sorong pada Bank Papua Cabang Sorong.

Bahwa saksi PPTK berinisial TA dan saksi Bendahara Kegiatan berinisial RM, membuat Daftar Rekapitulasi Jasa Penunjang Pendidikan Guru Honor/ Kontrak Non PNS tahun anggaran 2019 sebanyak 32 TK dengan jumlah 115 guru senilai Rp. 985.500.000,-. Namun dari daftar rekapitulasi yang di buat oleh saksi TA dan RM, diakui oleh sebagian kepala sekolah dan guru guru bukan tanda tangan mereka (tanda tangan mereka di palsukan).

Begitu pun dengan Daftar Rekapitulasi Jasa Penunjang pendidikan SD tahun 2019 sebanyak 76 Sekolah Dasar dengan jumlah 610 Guru senilai Rp. 5.490.000.000,- yang di buat dan ditanda tangani oleh TA dan bendahara kegiatan sdri RM diakui oleh sebagian kepala sekolah dan guru bukan tanda tangan mereka (tanda tangan mereka di palsukan).

Demikian juga dengan pembayaran jasa penunjang pendidikan guru honorer / kontrak non PNS tahun 2019 sebanyak 32 SMP dengan 236 guru senilai Rp. 2.124.000.000, diakui oleh sebagian kepala sekolah dan guru bukan tanda tangan mereka (tanda tangan mereka di palsukan).

Tak hanya itu, terdapat juga pembayaran jasa penunjang pendidikan guru kontrak TK Rulinjes yang di buat dan di tanda tangani oleh PPK dan bendahara kegiatan senilai Rp. 45.000.000,.

Ada juga daftar jasa penunjang pendidikan guru honorer TK IT AL’IZZAH yang di buat oleh PPK dan bendahara kegiatan senilai Rp. 90.000.000. Daftar jasa penunjang pendidikan guru honorer TK Solavide V kasih yang di buat dan di tanda tangani oleh PPK dan bendahara kegiatan senilai Rp. 42.000.000.

Daftar Jasa penunjang pendidikan guru honorer TK AT Taubah yang di buat oleh PPK dan bendahara kegiatan senilai 24.000.000. Daftar Jasa penunjang pendidikan guru honorer SD Inpres 2 Klawasi yang di buat oleh PPK sdan bendahara kegiatan.

Lalu, ada juga daftar jasa penunjang pendidikan guru honorer SD Bina Cahaya Bangsa yang di buat oleh PPK dan bendahara kegiatan sdri “RM”.

kemudian, daftar jasa penunjang pendidikan honorer SMP Negeri 5 kota Sorong yang juga di buat oleh PPK dan bendahara kegiatan senilai Rp. 36.000.000, dan terakhir daftar jasa penunjang pendidikan guru honorer yang juga dibuat PPK dan bendahara kegiatan.

//Kerugian Negara//

Diterangkan Erwin, berdasarkan audit perhitungan kerugian keuangan negara BPKP Papua Barat terdapat :
– Anggaran yang di cairkan Rp. 11.662.800.000,-
– Pajak Penghasilan (PPh21) Rp. 214.080.000,-
– Nilai SP2D setelah potong pajak Rp. 11.448.720.000,-
– Nilai Realisasi pengeluaran Rill Rp.10.987.360.000,- sehingga Nilai Kerugian Keuangan Negara Rp. 461.360.000,-.

Dari nilai kerugian keuangan negara tersebut dipergunakan diantaranya pembagian I uang sebesar Rp. 33.000.000,- tanggal 24 Desember 2019 kepada tersangka PK, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong tahun 2019, kepada Saksi TA selaku PPK pada Dinas Pendidikan Kota Sorong tahun 2019, kepada Saksi MM selaku Kasubbag penyelenggaraan tugas pembantuan Dinas pendidikan kota Sorong) tahun 2019, dan kepada tersangka “AP” selaku bendahara pengeluaran.

Selanjutnya, ada juga pembagian ke-II pada Januari 2020, kepada tersangka PK selalu Ladis Pendidikan saat itu termasuk kepada sejumlah orang yamg masih berstatus saksi.

“Bahkan ada juga uang yang dipakai untuk kegiatan tersangka PK senilai Rp.80.000.000,- berupa uang permisi sesuai tanda terima tanggal 28 Juni 2019,” bebernya sembari menyebut, para tersangka akan didakwa melanggar pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 8, pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

(DTM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here