Beranda Daerah Ahli Hukum Tata Negara Soal Status Menahun Plt Sekda Bintuni : Maladministrasi...

Ahli Hukum Tata Negara Soal Status Menahun Plt Sekda Bintuni : Maladministrasi Mengarah ke Pidana

546
0

Ringpapua.net — Ahli Hukum Tata Negara, Dr. Andi Muliyono, SH.,MH, CLA.,CM, CIAP, menyebut, persoalan status Plt (Pelaksana Tugas) jabatan Sekda Bintuni yang menahun , menjadi catatan penting pihak akademisi. Pasalnya, status Plt itu sudah berlangsung dua tahun lebih.

“Kami jadikan ini sebagai catatan penting agar tidak berkelanjutan perbuatan yang sifatnya melawan hukum baik administrasi maupun hukum lainnya. Sebab maladministrasi bisa mengarah ke pidana,” ujar Dr. Andi, Jumat (12/8).

Dia yang juga dosen Hukum Tata Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari itu menyebut, Plt diatur dalam pasal 65 dan 66 UU Nomor 23 tahun 2014. Jika melampaui waktu yang ditetentukan, maka perlu dilakukan perpanjangan sebagai mana waktu yang ditetapkan dalam peraturan itu.

Menurutnya, hal ini diatur karena berkaitan dengan pelayanan publik. Sebab, akan mengganggu proses pemerintahan baik terkait anggaran, administrasi maupun antisipasi potensi pelanggaran hukum lainnya.

“Kami pernah mengukuti pendidikan legal audit tentang bagaimana menemukan hal hal yang sifatnya administrasi menjadi tindak pidana atau perbuatan melawan hukum lainnya,” ungkapnya.

Dia mencontohkan, persoalan administrasi yang bukan menjadi kewenangannya tapi kemudian melakukan kewenangan itu.

“Kalau dalam UU Tipikor, dia berbuat sedangkan tidak seharusnya berbuat. yang seharusnya berbuat dia tidak berbuat. Mengapa ? karena ada kepentingan di sana,” bebernya.

“Jika dikaitkan dengan kewenangan kewenangan tersebut, dimana saat persoalan itu berawal dari mal administrasi, bisa saja masuk ke ranah tindak pidana yang artinya bisa saja perbuatanya itu merugikan orang lain.
Itu karena ada satu kesatuan yang terkait,” tambahnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat, ikut mempertanyakan sistem tata kelola pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni saat ini yang dinilai tidak berjalan maksimal.

“Kami akan ke sana mempertanyakan ini ke Bupati Teluk Bintuni, juga mempertanyakan ke KASN soal sikap mereka,” ungkap Kepala Perwakilan Ombudsman RI di Papua Barat, Musa Y Sombuk menyikapi status Plt atas jabatan Sekda Bintuni yang sudah mencapai dua tahun lebih.

Menurutnya, Plt adalah pejabat berkewenangan setengah (tidak penuh). Oleh sebab itu, menjadi pertanyaan ketika  kewenangan setengah itu berlarut hingga menahun sampai saat ini.

“Kita pertanyakan, kenapa Sekda Bintuni belum definitif ? Kapan seleksinya ? Hasilnya mana ? ini sudah dua tahun lebih¬† Sekda masih saja dijabat seorang Plt,” terangnya.

(DTM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here