Beranda Daerah Developer Sorong Jadi Tersangka Korupsi, Pengadaan Rumah FLPP Fiktif

Developer Sorong Jadi Tersangka Korupsi, Pengadaan Rumah FLPP Fiktif

230
0

Ringpapua.net — Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan MRS alias Ramli sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan fiktif rumah bersubsidi (KPR/FLPP). Pemilik PT. Cahaya Nani Bili itu per hari ini resmi ditahan kejaksaan.

“Setelah ditetapkan tersangka, MRS kita tahan dan penahanannya kita titipkan di Lapas kelas IIB Manokwari,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi-Penkum) Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Billy Wuisan, dalam pressconferance, Jumat (2/8) sore tadi.

tersangka saat menjalani pemeriksaan kesehatan di ruang Kasidik Kejati Papua Barat.

Dikatakan Billy, ada sebanyak 162 unit yang diajukan ke Bank Papua untuk dibangun di perumahan bambu kuning regency, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Nyatanya, ada 48 unit rumah yang tidak dibangun.

“48 Unit tidak dibangun, tapi akat kredit sudah dilakukan dan uangnya juga sudah dicairkan Bank Papua ke rekening PT yang dimaksud,” terangnya.

Uang itu lanjut Billy, masuk ke rekening PT yang direkturnya, Ardi Bin Aziz. Namun dari hasil penyelidikan, Ardi adalah orang yang hanya dipakai namanya sebagai direktur sedangkan pengelolaan sepenuhnya rekening perusahaan itu adalah MRS alias Ramli.

Sementara itu, ketua tim penyidik pada kasus ini, Bima Yudha menyebut, kasus pengadaan rumah subsidi fiktif tidak berhenti hanya disatu tersangka saja.

“Tentu akan ada dari pihak Bank yang akan ikut bertanggungjawab dalam kasus ini,” terangnya.

Kasipenkum Kejati Papua Barat, Billy Wuisan saat memberikan keterangan pers.

Alasannya lanjut Bima, sebelum akat kredit dilakukan, rumah yang diajukan sudah harus layak huni atau setidaknya sudah dalam tahap pembangunan. Namun faktanya, 48 unit rumah tidak dibangun sema sekali, namun anggarammya dicairkan

“Rumah belum ada, masyarakat tidak mengetahui bahwa permohonan mereka disetujui atau tidak. Bagian kredit Bank, legal audit Bank , ahli keuangan negara dan kementrian PUPR sudah kami periksa,” terangnya.

Bima menegaskan bahwa, anggaran perumahan subsidi bersumber dari pemerintah melalui Kementrian PUPR. Sehingga, masuk ranah korupsi jika disalahgunakan.

Terpisah, Kasidik pada bidang Pidsus Kejati Papua Barat, Djino Talakua menerangkan bahwa status penahanan terhadap tersangka dilakukan 20 hari kedepan terhitung hari ini.

“Tersangka sudah kita bawa ke Lapas, dan sudah disetujui penahannya dititipkan di Lapas Kelas IIB Manokwari. Selanjutnya berkas pemeriksaan akan segera kita rampungkan,” tambahnya.

(DTM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here