Beranda Daerah Selangkah Menuju Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah Kawal Papua Barat

Selangkah Menuju Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah Kawal Papua Barat

363
0

Ringpapua.net — Polda Papua Barat melalui jajaran Direktorat Kriminal Khusus, tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara untuk menjadi dasar penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (KAWAL) Papua Barat.

Direktur Kriminal Khusus Polda Papua Barat, Kombea Polisi Romylus Tamtelahitu melaluu Kabid Humas, Kombes Polisi Adam Erwindi mengatakan, penyidik Tipikor sudah mengajukan permintaan perhitungan kerugian negara kepada BPK RI Perwakilan Papua Barat.

“Penyidik sudah pengirim permintaan. Sekarang menunggu hasil perhitungan. Kalau sudah ada hasil, maka akan menjadi dasar untuk dilakukan ekspos dan penetapan tersangka,” terangnya, Jumat (2/8).

Diterangkan mantan Wadirkrimsus Polda Sulut itu, bahwa KAWAL Papua Barat mendapat dana hibah dari Pemerintah Papua Barat selama dua tahun berturut turut yakni 2018 senilai Rp 4,6 miliar dan 2019 senilai Rp 1,5 miliar. Namun, laporan pertanggungjawaban atas pengggunaan anggaran itu tidak dilaporkan tepat waktu.

“Paling lambat 2020 harus dilaporkan. Tapi faktanya, KAWAL baru melaporkan pertanggungjawaban
penggunaan dana itu kepada BPKAD Papua Barat pada tanggal 1 Desember 2021” terangnya.

Dari laporan pertangungjawaban itu lanjut Adam, terdapat belanja dan kegiatan fiktif serta terdapat laporan yang tidak disertai dengan bukti pendukung yang sah dan lengkap.

“Padahal, dana itu diberikan pemerintah untuk program kesehatan kebidanan yang meliputi kegiatan pemeriksaan hingga melahirkan,” tambahnya.

Catatan media ini, KAWAL Papua Barat medio Januari 2022 mengajukan Prapradilan terhadap Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua Barat lantaran dalam SPDP telah mencantumkan nama Ketua KAWAL Papua Barat, Yan Anthon Yoteni sebagai terlapor. Namun, Hakim yang menyidangkan gugatan Prapradilan ini memenangkan Polda Papua Barat dan menyatakan penempatan nama terlapor bukan menjadi pokok perkara.

(DTM/AK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here