Beranda Hukrim BPK RI Perwakilan Pabar Sebut AI ATK Sorong Jadi Kewenangan Pusat, Kajati...

BPK RI Perwakilan Pabar Sebut AI ATK Sorong Jadi Kewenangan Pusat, Kajati : Daerah Sudah Dapat Kuasa

47
0

Ringpapua.net — Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat mengaku permintaan Audit Investigasi (AI) terkait penanganan dugaan korupsi Alat Tulis Kantor (ATK) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong bukan menjadi kewenangan BPK RI Pewakilan Papua Barat.

“Kalau pemeriksaan investigasi atau perhitungan kerugian negara itu dilakukan oleh BPK kantor pusat. Jadi bukan dilakukan oleh BPK perwakilan disini,” ujar Kepala BPK RI Perwakilan Papua Barat, Patrice Lumumba Sihombing, Jumat (9/9) siang tadi.

Meski demikian kata dia, sudah ada koordinasi antara Kejaksaan Negeri Sorong dengan auditor utama investigas BPK RI dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan.

“Pemeriksaan investigas berbeda dengan pemeriksaan lainnya karena membutuhkan banyak data, informasi, termasuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dilakukan oleh APH (Aparat Penegak Hukum) yang mengajukan permintaan,” katanya.

Dia lalu memastikan bahwa, BPK tidak mungkin masuk angin dalam kasus yang ditangani aparat penegak hukum, sebab BPK memiliki pengawas internal yang cukup ketat.

“Ini kan masih berproses, jadi tidak mungkin tidur, akan tetap dikeluarkan hasil itu. Sekarang koordinasinya antara Kejari Sorong dengan BPK pusat melalui auditorat utama investigasi,” bebernya.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Juniman Hutagaol SH MH mengaku akan menggunakan segala cara untuk mendesak BPK RI Perwakilan Papua Barat agar bisa menjawab permintaan perhitungan kerugian negara atas sejumlah penanganan dugaan korupsi yang sudah mereka ajukan, termasuk ATK Sorong yang permintaan Audit Investigasinya diajukan sejak 30 Juli 2021.

“Kita dapat informasi bahwa BPK sudah diberi kuasa untuk langsung melakukan perhitungan. Hanya tembusan saja yang ke pusat. Artinya, mereka sudah bisa menjawab permintaan kami,” bebernya.

Kajati lalu mengaku banyak perkara yang mereka tangani dan belum bisa dilanjutkan prosesnya karena terkendala dengan belum keluarnya hasil perhitungan kerugian negara atau audit investigasi.

Sebab, hal itu adalah dasar untuk jaksa penyelidik melakukan ekspos dan penetapan tersangka.

“Kalau tanpa AI dan perhitungan kerugian negara kita bisa tetapkan tersangka, maka semua kasus mungkin sudah naik ke pengadilan,” terangnya belum lama ini.

(DTM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here