Beranda Hukrim LP3BH Soal Penangkapan Bupati Mimika : Jangan Politisir Dengan Alasan Diluar Hukum

LP3BH Soal Penangkapan Bupati Mimika : Jangan Politisir Dengan Alasan Diluar Hukum

41
0

Ringpapua.net — Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari menilai penangkapan Bupati Mimika oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah hal yang patut dilakukan dalam sebuah penindakan hukum.

“Penjemputan paksa itu tidak perlu dipolitisir oleh siapapun dengan alasan apapun di luar hukum. Karena fakta menunjukkan bahwa dia selaku tersangka,” ujar Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, Senin (12/9).

Kata dia, KPK diberi kemungkinan dapat mengambil langkah menjemput dan membawa seseorang yang telah berstatus sebagai tersangka untuk kepentingan penyidikan sebagaimana diatur dalam amanat pasal 16 dan pasal 17 KUHAP.

Terlepas dari itu, Bupati Mimika kata dia telah menggunakan haknya sesuai amanat KUHAP untuk menguji penetapan stausnya sebagai tersangka melalui langkah hukum Praperadilan belum lama ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kemudian oleh hakim tunggal praperadilan dalam perkara nomor : 62/Pid.Pra/2022/ PN.JKT.SEL permohonan praperadilan Bupati Mimika tersebut ditolak.

“Itu artinya, penetapan tersangka terhadap Bupati Mimika sah secara hukum, sehingga KPK memiliki kewenangan mengambil segenap tindakan hukum,” terangnya.

Diketahui, KPK melakukan langkah menjemput dan membawa Bupati Mimika, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Rabu (7/9) di depan lobi Swiss-bel hotel Jayapura. Dia kemudian dititipkan di rutan Mako Brimob dan keesokan hari diterbangkan ke Jakarta.

(DTM)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here